JAKARTA - APBN 2012 belum dibahas, namun kementerian agama (kemenag) sudah merasa kurang dengan plot anggaran yang tengah dirancang. Lembaga pimpinan Suryadharma Ali ini minta anggaran lebih besar dibanding yang sudah diplot sementara.
Dalam pagu indikatif rancangan awal RKP (rencana kerja pemerintah) than 2012, kemenag mendapat jatah Rp 35 triliun. Karena merasa kurang, lembaga ini minta tambah Rp 4,8 trilun. Tambahan itu di antaranya akan digunakan untuk membebaskan uang pangkal dan SPP MTs (Madrasah Tsanawiyah) dan MA (Madrasah Aliyah).
Dalam pagu indikatif rancangan awal RKP (rencana kerja pemerintah) than 2012, kemenag mendapat jatah Rp 35 triliun. Karena merasa kurang, lembaga ini minta tambah Rp 4,8 trilun. Tambahan itu di antaranya akan digunakan untuk membebaskan uang pangkal dan SPP MTs (Madrasah Tsanawiyah) dan MA (Madrasah Aliyah).
Selain itu juga untuk pembangunan Kantor Urusan Agama (KUA) dan kantor wilayah (kanwil) baru di daerah-daerah pemekaran. "Secara keseluruhan Kementerian Agama membutuhkan dana Rp 39,9 triliun," ujar Menag Suryadharma Ali (SDA) di Komisi VIII DPRD, Senin (6/6).
SDA memaparkan, tambahan anggaran tersebut digunakan untuk tiga pos pengeluaran. Yaitu fungsi agama, fungsi pelayanan umum, dan fungsi pendidikan. Menurut menteri yang juga Ketua Umum DPP PPP tersebut, pagu sementara yang sudah disusun ternyata masih kurang untuk menggerakkan tiga fungsi tadi.
Dalam paparannya, SDA menyebutkan jika fungsi agama butuh tambahan dana sekitar Rp 421 miliar. Dana tersebut di antaranya untuk membangun gedung KUA baru di kabupaten dan kota kawasan perbatasan. Selanjutnya, tambahan dana untuk fungsi pelayanan umum diperkirakan sebesar Rp 99 miliar. Anggaran ini dialokasikan untuk membangun kantor Kemenag wilayah (kanwil) di kabupaten atau kota di wilayah pemekaran.
Terakhir, fungsi pendidikan mendapat usulan tambahan dana paling tinggi. Yani, Rp 4,36 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membebaskan uang pangkal dan SPP di tingkat MTs dan MA. Selain itu, juga untuk pemenuhan kekurangan guru, sertifikasi guru, pengembangan madrasah, dan pengadaan alat belajar
.
Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Oheo Sinapoy menyambut baik usulan penambahan dana Kemenag tersebut. Tapi, dia menggaris bawahi hanya untuk fungsi pendidikan saja. "Ini perlu karena pendidikan di bawah Kemenag bisa meng-counter isu-isu agama yang rawan muncul konflik," tandasnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Oheo Sinapoy menyambut baik usulan penambahan dana Kemenag tersebut. Tapi, dia menggaris bawahi hanya untuk fungsi pendidikan saja. "Ini perlu karena pendidikan di bawah Kemenag bisa meng-counter isu-isu agama yang rawan muncul konflik," tandasnya.
Tapi, untuk alokasi pembangunan fisik KUA dan kantor kanwil Kemenag, Oheo belum sepakat. Menurutnya, pembangunan fisik tersebut misih belum menjadi prioritas. (wan/nw)
